Ayo Mengenal Metode Pengembalian dan Arti Restitusi Pajak.

Ayo Mengenal Metode Pengembalian dan Arti Restitusi Pajak.

1. Arti Restitusi Pajak

Untuk orang yang kerap membayar pajak, pasti istilah ini tidak asing di telinga mereka.Entah itu perorangan ataupun perseroan tidak jarang berurusan dengan restitusi pajak.Arti restitusi pajak dalam UU Ketentuan Universal serta Tata Cara Perpajakan( UU KUP) merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada suatu negara. Kelebihan pembayaran pajak tersebut ialah hak untuk wajib pajak dan pemerintah harus mengembalikannya.

Restitusi bakal muncul apabila ada kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan( SPT) maupun ketika terdapat kekeliruan pemungutan yang dapat menimbulkan kelebihan pembayaran pajak.

Kelebihan pembayaran pajak yang diartikan bisa disebabkan oleh 2 perihal, ialah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT, serta ada pembayaran pajak yang sepatutnya tidak terutang.



2. Tujuan dari Restitusi Pajak

Banyak Wajib Pajak yang bimbang sekaligus senang mengenai tujuan negara yang membuat sarana restitusi dari sistem pajak negeri itu sendiri. Fungsi serta keberadaan restitusi pajak itu bertujuan baik, karena ini dapat berfungsi dalam proses proteksi hak dari para Wajib Pajak. Tidak hanya itu, ini pula dilandasi atas banyaknya para pelapor yang memberi tahu kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak Wajib Pajak.



Pengertian Restitusi Pajak

3. Tata Metode Pengembalian Atas Restitusi Pajak

Wajib pajak bisa mengajukan permohonan restitusi ke Ditjen Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak( KPP) setempat.Selanjutnya Ditjen Pajak sehabis melaksanakan pengecekan, bakal menerbitkan Pesan Ketetapan Pajak Lebih Bayar( SKPLB) dalam perihal:

  • Buat PPh, bila jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang ataupun sudah dicoba pembayaran pajak yang semestinya tidak terutang.
  • Buat PPN, bila jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang ataupun sudah dilakukan pembayaran pajak yang sepatutnya tidak terutang. Apabila ada pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, hingga jumlah pajak yang terutang merupakan jumlah pajak Keluaran sehabis dikurangi Pajak yang dipungut oleh PPN tersebut.
  • Buat PPnBM, bila Pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, ataupun sudah dicoba pembayaran pajak yang tidak sepatutnya terutang.

Langkah selanjutnya adalah SKPLB kemudian dirilis oleh Ditjen Pajak maksimal 12 bulan semenjak surat permohonan telah diterima secara lengkap, kecuali buat aktivitas tertentu dapat ditetapkan berbeda melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.Apabila dalam 12 bulan,Direktur Jenderal Pajak tidak membuat suatu keputusan, maka permohonan dapat dikabulkan dan SKPLB dapat dirilis dalam waktu maksimal 1 bulan sehabis jangka waktu berakhir.Terakhir yaitu jika SKPLB terlambat dirilis maka pajak bakal diberikan tambahan bunga sebesar 2% per bulan dihitung semenjak berakhirnya jangka waktu sampai dirilisnya SKPLB.



4. Cara Mendapat Percepatan Restitusi PPN

A. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

PKP dengan kriteria tertentu tercantum dalam Pasal 17C serta 17D UU KUP, yang berarti, wajib pajak mesti mengantarkan Surat Pemberitahuan( SPT) secara tepat waktu selama 3 tahun pajak. Setelah itu, wajib pajak tidak mempunyai penunggakan terhadap semua tipe pajak, kecuali bila telah mendapat izin angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak.Wajib pajak sudah melaksanakan audit laporan keuangan oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah ataupun akuntan publik dengan hasil pendapat normal tanpa pengecualian dalam waktu 3 tahun berturut. Terakhir, wajib pajak tidak sempat melaksanakan tindak pidana dalam perpajakan sepanjang 5 tahun terakhir.

B. Wajib Pajak dengan Ketentuan Tertentu

PKP yang mengantarkan SPT masa pajak dengan jumlah kelebihan pembayaran PPN 1 Miliyar rupiah bisa mengajukan permohonan kepada DJP dengan mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.

C. PKP dengan Resiko Rendah

PKP resiko rendah tercantum dalam Pasal 9 Ayat( 4c) UU PPN, dengan iktikad antara lain:

  • PKP dengan saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
  • PKP dengan saham mayoritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  • PKP dengan mitra utama kepabeanan cocok sesuai ketentuan PMK tentang Mitra Utama Kepabeanan PKP dengan Operator Ekonomi Bersertifikat( OKB) cocok dengan syarat PMK
  • PKP dengan melampirkan surat pernyataan aktivitas produksi yang berisi SPT dalam 12 bulan(tepat waktu) dan memenuhi ketentuan jumlah kelebihan bayar PPN sebesar 1 Miliyar rupiah.

Demikianlah pembahasan mengenai tujuan,tata metode pengembalian,cara mendapatkan percepatan dan arti restitusi pajak.Sebagai penutupan adalah sebagai wajib pajak jika ingin mendapatkan kelebihan pembayaran restitusi pajak tetap harus memakai mekanisme pengambilan sesuai ketentuan negara yang berlaku.Semoga artikel ini menambah pengetahuan pembaca.

%d blogger menyukai ini: