Pembahasan Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Secara Lengkap

Pengertian dari pemutusan hubungan kerja

Pembahasan Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Secara Lengkap .Dalam hubungan kerja diantara perusahaan dan karyawan terkadang tidak berjalan harmonis. Dampak terkena pemutusan hubungan atau kontrak kerjasama bakal senantiasa ada kapan saja dan di mana saja.

Keadaan ini nyatanya tidak diinginkan oleh karyawan maupun perusahaan.Tetapi terkadang pemutusan hubungan kerja menjadi keputusan akhir.Berikut ini pengertian,ketentuan, prosedur dan contoh surat pemutusan kontrak kerjasama kerja.

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Pengertian dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni pengakhiran hubungan kerjasama atau kontrak kerja yang dikarenakan sesuatu perihal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja serta perusahaan.Didalam Pasal 151 ayat( 1) Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja( Kluster Ketenagakerjaan) diterangkan kalau pengusaha, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah wajib mengupayakan supaya tidak terjalin PHK.Keputusan PHK bakal lebih mudah dipertahankan disaat perusahaan mempunyai alasan yang legal serta mencakup permasalahan semisal pesangon karyawan, kesalahan, reorganisasi yang menyebabkan penggantian posisi karyawan, maupun pertimbangan keuangan perusahaan.

2. Ketentuan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 154A UU Nomor.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PHK bisa terjadi dikarenakan hal di bawah ini

  1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupun pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjasama kerja maupun sebaliknya.
  2. perusahaan melakukan efisiensi dengan penutupan perusahaan ataupun yang diakibat kerugian.
  3. Perusahaan tutup yang diakibatkan karena mengalami kerugian secara terus menerus sepanjang dua tahun;
  4. Perusahaan tutup yang diakibatkan kondisi memforsir (force majeur).
  5. Perusahaan dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang
  6. Perusahaan pailit;
  7. Terdapatnya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan berikut seperti di bawah ini.
  • Menganiaya, menghina secara agresif ataupun mengecam pekerja.
  • Membujuk dan menyuruh pekerja buat melakukan perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan
  • Tidak membayar upah tepat pada waktu yang sudah ditetapkan sepanjang tiga bulan berturut- turut atau lebih, walaupun pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu.
  • Tidak melakukan kewajiban yang sudah dijanjikan kepada pekerja
  • Memerintahkan pekerja buat melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan
  • Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerj sebaliknya pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja
  • Terdapatnya vonis lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melaporkan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana diartikan pada pembahasan sebelumnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja dan pengusaha memutuskan buat melakukan pemutusan hubungan kerja
  • Pekerja mengundurkan diri atas keinginan sendiri dan wajib memenuhi ketentuan yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari saat sebelum tanggal mulai pengunduran diri dan tidak terikat dalam jalinan dinas serta tetap melakukan kewajibannya hingga tanggal mulai pengunduran diri
  • Pekerja mangkir sepanjang lima hari kerja ataupun lebih secara berturut-turut tanpa penjelasan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang legal dan sudah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara pantas dan tertulis
  • Pekerja melaksanakan pelanggaran syarat yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan industri, ataupun perjanjian kerja bersama serta tadinya sudah diberikan pesan peringatan awal, kedua, serta ketiga secara berturut- turut tiap- tiap berlaku buat sangat lama 6( 6) bulan kecuali diresmikan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama
  • Pekerja tidak bisa melakukan pekerjaan sepanjang enam bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana
  • Pekerja menderita sakit berkelanjutan ataupun cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa melakukan pekerjaannya setelah melampaui batasan dua belas bulan.
  • Pekerja memasuki umur pensiun
  • Pekerja meninggal dunia.

3. Prosedur Dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam pengakhiran hubungan kerja tidak boleh sembarangan sebab terdapat prosedur yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Proses ini wajib bersumber pada etika dan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Berikut tahapan prosedur yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan pengakhiran kerjasama dengan karyawan.

A. Musyawarah

Apabila terjadi pemutusan kerjasama hubungan kerja maka prosedur awal yang wajib dilakukan yakni musyawarah oleh pihak perusahaan dengan karyawan.Musyawarah ini bertujuan supaya memperoleh kesepakatan yang saling diterima. Dengan musyawarah ini kedua belah pihak bakal melakukan pembicaraan buat mencari pemecahan terbaik bagi perusahaan dan karyawan.

B. Media Dengan Disnaker

Bila permasalah yang terjadi tidak bisa dituntaskan lewat musyawarah, maka selanjutnya yaitu diskusi dengan dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.Hal ini bertujuan buat menciptakan metode penyelesaian apakah lewat mediasi maupun rekonsiliasi.

C. Mediasi Hukum

Jika dengan perantara disnaker belum mencapai kata mufakat yang saling diterima maka langkah berikutnya yakni upaya hukum yang dilakukan sampai ke majelis hukum. Bila hasil akhir dari pemutusan hubungan kerja tetap dilakukan,maka bakal diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan perusahaan dan dengan alasan mengapa pemutusan kerjasama ini dilakukan. Lembaga ini biasa diucap dengan Majelis Hukum Hubungan Industrial (PHI).

D. Perjanjian Bersama

Jika masih belum mencapai lagi pemufakatan maka dapat melakukan perjanjian tertulis dalam Perjanjian Bersama. Di dalam surat perjanjian tersebut wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak serta didaftarkan ke PHI setempat. Perihal yang sama harus dilakukan juga perjanjian pada tingkatan mediasi dan konsiliasi dengan dorongan dari Disnaker.

E. Memberikan Uang Pesangon

Apabila pemutusan hubungan kerjasama kerja dilakukan, maka perusahaan harus memberikan uang pesangon kepada karyawan. Ketentuan dalam pemberian pesangon telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor. 13 Tahun 2003 Pasal 2 serta Pasal 3.

4. Metode Perhitungan Pesangon

Dalam memastikan perhitungan pesangon karyawan, wajib dibedakan berdasarkan pada tipe pemutusan kerjasamanya yakni seperti pesangon akibat pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pensiun, mengundurkan diri, ataupun alasan yang lain. Bila menilik dari UU yang berlaku, terdapat tiga jenisnya seperti di bawah ini.

A. Uang Pesangon (UP)

Besaran UP mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2). Uang pesangon yakni jumlah pendapatan atau gaji pokok yang sudah ditambah dengan tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan, transpor, makan, kesehatan. Berikut ini rincian besaran yang akan diterima.

  • Masa kerja 1 tahun = 1 bulan upah.
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah.
  • Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 3 tahun= 3 bulan upah.
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah.
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah.
  • Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah.
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah.
  • Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi masih kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah.
  • Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah.

B. Uang Penggantian Hak (UPH)

Dalam perihal ini, telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat( 4),selain uang pesangon karyawan juga mendapat uang pengganti hak. Berikut ini uang pengganti hak yang semestinya diterima oleh mantan karyawan berdasarkan pada peraturan tersebut.

  • Pembayaran transportasi pekerja termasuk keluarga ke tempat di mana mantan karyawan tersebut diterima bekerja. Uang diberikan disaat pekerja ditugaskan ke wilayah lain yang jauh dan susah dijangkau. Perusahaan wajib memberikan uang sebagai ganti transportasi tersebut.
  • Cuti tahunan yang belum pernah diambil dan belum gugur.
  • Pembayaran penggantian perumahan,penyembuhan, perawatan yang telah disetujui sebesar 15% dari upah penghargaan masa kerja (UPMK) bila memenuhi ketentuan.
  • Perihal yang lain yang disetujui dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama disaat pertama kali bergabung dengan perusahaan.

C. Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Upah penghargaan masa kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3). Berikut ini besaran perhitungan yang akan diperoleh.

  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah.
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah.
  • Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah.
  • Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah.
  • Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah.
  • Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah.
  • Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah.
  • Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.
Jenis jenis pemutusan hubungan kerja



5. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja

A. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sukarela

Pemutusan hubungan kerjasama kerja secara sukarela yakni seseorang karyawan bisa secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan.Seseorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan umumnya karena ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, mengundurkan diri buat mengawali bisnis sendiri, istirahat sejenak dari pekerjaan ataupun pensiun sampai meninggal dunia.Karyawan dapat saja bekerja di bawah tekanan yang besar dan keadaan kerja yang susah seperti gaji rendah, pelecehan, posisi kerja yang tidak memungkinkan, pertambahan jam kerja dan perihal yang lain.

Umumnya ini memforsir karyawan buat mengundurkan diri sendiri. Hal ini didasari keyakinan kalau tindakan atasannya sepanjang masa kerja melanggar hukum sehingga karyawan berhak atas kompensasi ataupun tunjangan.Seseorang karyawan yang sukarela meninggalkan pekerjaannya diwajibkan buat memberitahu atasan terlebih dulu baik secara lisan ataupun tertulis.

B. Pemutusan Hubungan Karyawan Tidak Secara Sukarela

Umumnya ini terjadi disaat keadaan ekonomi perusahaan sedang tidak bagus.Bisa jadi PHK secara tidak sukarela lebih banyak dilakukan..Pemutusan hubungan kerja ini terjadi disaat perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan.

Perusahaan yang melakukan ini dikarenakan untuk mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan supaya bisa bertahan.Karyawan yang dilepas biasanya bukan dikarenakan oleh kesalahan mereka sendiri, tetapi ini dapat saja terjadi sebab efisiensi, menjauhi kebrangkrutan serta lain sebagainya.Dalam kondisi semacam ini, perusahaan diwajibkan memberikan pesangon kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

6. Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Kerja

Berikut di bawah ini contoh surat pemutusan kontrak kerjasama kerja

A. Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Dalam Efisiensi Perusahaan

Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Dalam Efisiensi  Perusahaan

2. Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Dalam Kedisiplinan

Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Dalam Kedisiplinan

3. Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Tanpa Pesangon

Contoh Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Tanpa Pesangon

Demikianlah pembahasan contoh surat pemutusan kontrak kerjasama kerja secara lengkap.Saya berharap artikel ini dapat menambah wawasan pembaca.Sampai jumpa di artikel selanjutnya.

%d blogger menyukai ini: